JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengatasi persoalan tingginya harga gas industri yang dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor manufaktur.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan berbagai pihak guna merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan operasional industri sekaligus melindungi tenaga kerja.
Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan intensif bersama para pemangku kepentingan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan keputusan terkait pasokan dan harga gas industri akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gas bagi sektor industri tetap terpenuhi sehingga aktivitas produksi dapat berjalan normal tanpa harus melakukan pengurangan jumlah pekerja.
“Kami berharap dalam satu hingga dua hari ke depan sudah ada keputusan agar sektor industri yang membutuhkan gas dapat beroperasi sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat bersama DPR, Jumat (26/6).
Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan kondisi yang dihadapi para pekerja sudah sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut sekitar 55 ribu pekerja anggota KSPSI berada dalam posisi rentan kehilangan pekerjaan akibat tingginya biaya gas yang membebani operasional perusahaan.
Menurut Andi Gani, sejumlah perusahaan mulai menghentikan aktivitas produksinya karena tidak lagi mampu menanggung biaya energi. Bahkan, salah satu perusahaan, PT Granito, telah melakukan PHK terhadap seluruh pekerjanya setelah memutuskan menghentikan operasional.
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan yang sedang disiapkan agar kondisi industri tidak semakin memburuk dan gelombang PHK dapat dicegah.
“Kondisinya sudah sangat kritis. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang akan diumumkan dalam waktu dekat bisa menjadi solusi,” katanya.
Sebelumnya, persoalan harga gas industri juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dasco bahkan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk meminta penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut.
Dalam percakapan itu, Simon menyatakan Pertamina akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) guna mengevaluasi distribusi gas bagi sektor industri.
Selain itu, Pertamina juga berkomitmen melakukan berbagai penyesuaian agar harga gas industri menjadi lebih kompetitif sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan dunia usaha dan mempertahankan lapangan kerja.
