SHANGHAI – Presiden China Xi Jinping memperingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi melahirkan bentuk ketidakadilan global baru apabila manfaat teknologi tersebut hanya terkonsentrasi pada sejumlah negara maju dan perusahaan besar.
Peringatan itu disampaikan Xi dalam pidato utama pada pembukaan World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai, Jumat, 17 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerukan terbentuknya sistem tata kelola AI global yang lebih adil, terbuka, inklusif, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara.
Xi menilai kerja sama internasional perlu diperluas untuk membantu negara-negara Global South meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Langkah tersebut dianggap penting untuk memperkecil kesenjangan digital sekaligus mencegah munculnya “ketidakadilan sejarah baru” dalam era kecerdasan buatan.
Istilah itu merujuk pada kekhawatiran bahwa negara-negara berkembang kembali menempati posisi paling rendah dalam perubahan ekonomi global. Mereka berisiko hanya menjadi pemasok data, sumber daya alam, mineral, energi, dan tenaga kerja murah, sementara keuntungan terbesar dari AI dinikmati negara pemilik teknologi serta perusahaan digital berskala global.
Negara Berkembang Berisiko Hanya Menjadi Pengguna
Para analis menilai pernyataan Xi menggambarkan kekhawatiran terhadap pengulangan pola ketimpangan yang terjadi dalam revolusi industri sebelumnya. Negara yang lebih dahulu menguasai teknologi memperoleh pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik yang besar, sedangkan negara yang tertinggal semakin bergantung kepada produk, infrastruktur, dan standar yang diciptakan pihak lain.
Dalam perkembangan teknologi digital, sebagian negara berkembang memang telah menjadi pasar yang besar. Namun, mereka belum tentu memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri, membangun pusat data, melatih model AI, menentukan standar keamanan, maupun ikut menyusun aturan internasional.
Akibatnya, negara-negara tersebut dapat memiliki akses terhadap AI, tetapi tetap tidak memperoleh bagian ekonomi yang sebanding. Mereka menggunakan teknologi yang dibuat di luar negeri tanpa memiliki kendali besar terhadap data, algoritma, biaya, aturan, dan arah pengembangannya.
Kondisi itu menjadi semakin penting karena AI diperkirakan tidak hanya digunakan untuk membuat teks atau gambar. Teknologi tersebut akan terintegrasi dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan, manufaktur, pertanian, transportasi, keamanan, layanan keuangan, hingga pengambilan keputusan publik.
Apabila kemampuan AI hanya dikuasai segelintir negara, ketergantungan terhadap teknologi asing dapat menjadi semakin sulit diputus. Negara yang tidak memiliki kapasitas komputasi, tenaga ahli, data berkualitas, serta infrastruktur digital akan terus berada di belakang negara-negara yang telah memimpin pengembangan AI.
Kesenjangan AI Mulai Terlihat
Kekhawatiran terhadap kesenjangan tersebut bukan hanya muncul dalam perdebatan politik. Data internasional menunjukkan bahwa pengembangan AI saat ini masih terkonsentrasi pada sejumlah kecil negara dan perusahaan.
Laporan Technology and Innovation Report 2025 dari UN Trade and Development atau UNCTAD mencatat sekitar 100 perusahaan menyumbang 40 persen dari total investasi riset dan pengembangan korporasi dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan China.
UNCTAD juga menyebut 118 negara belum terwakili dalam pembahasan utama mengenai tata kelola AI global. Selain itu, kurang dari sepertiga negara berkembang telah memiliki strategi AI nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banyak negara masih menjadi penonton ketika aturan dan arah perkembangan AI mulai dibentuk.
Kesenjangan AI juga berkaitan erat dengan ketimpangan akses internet. International Telecommunication Union mencatat sekitar 94 persen penduduk di negara berpendapatan tinggi telah menggunakan internet pada 2025. Sebaliknya, tingkat penggunaan internet di negara berpendapatan rendah baru mencapai sekitar 23 persen.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai keadilan AI tidak dapat dipisahkan dari persoalan infrastruktur dasar. Negara yang masih menghadapi keterbatasan listrik, internet, pusat data, perangkat digital, dan tenaga ahli akan kesulitan memperoleh manfaat optimal dari teknologi kecerdasan buatan.
Ancaman Ekstraktivisme Digital
Salah satu risiko yang disoroti para pengamat adalah munculnya ekstraktivisme digital. Pola ini terjadi ketika data, tenaga kerja, dan sumber daya dari negara berkembang digunakan untuk mendukung sistem AI global, tetapi manfaat ekonominya lebih banyak mengalir kepada perusahaan teknologi di negara maju.
Pekerja di sejumlah negara berkembang, misalnya, dapat terlibat dalam pelabelan data yang diperlukan untuk melatih model AI. Meskipun pekerjaan tersebut penting, upah dan nilai ekonomi yang diperoleh para pekerja sering kali jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan perusahaan pemilik model.
Pembangunan pusat data juga membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah besar. Negara atau wilayah tempat fasilitas tersebut beroperasi dapat menanggung dampak lingkungan dan sosial, sedangkan keuntungan utama tetap dinikmati perusahaan pemilik infrastrukturnya.
Menurut para analis, ketimpangan berubah menjadi ketidakadilan ketika suatu negara tidak lagi memiliki kesempatan yang berarti untuk meningkatkan posisinya. Negara tersebut hanya menjadi pengguna teknologi, tidak ikut menentukan aturan, serta tidak mampu membangun industri AI lokal yang kompetitif.
China Tawarkan Pelatihan dan Kerja Sama AI
Untuk mendukung gagasan tata kelola AI yang lebih inklusif, Xi mengumumkan sejumlah program kerja sama bagi negara berkembang. China menjanjikan 5.000 kesempatan pelatihan dan seminar AI selama lima tahun mendatang.
China juga berencana mengembangkan pusat kerja sama aplikasi AI bersama sejumlah organisasi regional, termasuk ASEAN, Uni Afrika, Liga Arab, BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai, serta organisasi negara-negara Amerika Latin dan Karibia.
Selain itu, China menawarkan penerapan sistem peringatan cuaca berbasis AI bernama Mazu di 30 negara. Teknologi tersebut ditujukan untuk membantu negara penerima meningkatkan kemampuan mitigasi bencana dan memberikan peringatan cuaca kepada masyarakat.
Sehari sebelum pidato Xi, China juga meluncurkan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO di Shanghai. Organisasi itu didirikan bersama 29 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kazakhstan, Kenya, Afrika Selatan, Brasil, dan Rusia.
Pembentukan WAICO memperlihatkan upaya Beijing memperkuat posisinya dalam pembentukan tata kelola AI internasional. China tidak hanya ingin dikenal sebagai produsen teknologi, tetapi juga berusaha mengambil peran dalam penyusunan standar, kerja sama, dan aturan global mengenai kecerdasan buatan.
Strategi China Juga Memiliki Kepentingan
Meskipun berbagai program tersebut dapat membantu negara berkembang, para pengamat mengingatkan bahwa China tetap memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik.
Pelatihan, infrastruktur, model open-source, dan pusat kerja sama yang disediakan Beijing dapat mendorong lebih banyak negara menggunakan teknologi buatan perusahaan China. Dalam jangka panjang, langkah tersebut berpotensi memperluas pasar sekaligus memperbesar pengaruh China dalam ekosistem digital dunia.
Persaingan AI pun tidak lagi terbatas pada kemampuan menghasilkan model paling canggih. Amerika Serikat dan China juga bersaing menawarkan teknologi, infrastruktur, pembiayaan, serta sistem tata kelola kepada negara-negara lain.
Bagi negara berkembang, harga teknologi menjadi pertimbangan penting. Produk dan infrastruktur AI China dinilai lebih terjangkau dibandingkan sebagian solusi dari perusahaan Amerika Serikat. Namun, harga yang lebih murah belum tentu menjamin kemandirian teknologi apabila negara penerima tetap bergantung pada penyedia asing.
Open-Source Belum Menjamin Pemerataan
China selama ini mempromosikan model AI open-source sebagai salah satu cara memperluas akses teknologi. Melalui pendekatan tersebut, pengembang dapat mengakses, mempelajari, dan menyesuaikan model AI tanpa harus membangun semuanya dari awal.
Namun, ketersediaan model open-source saja tidak cukup untuk menghapus kesenjangan. Pengoperasian model AI tetap membutuhkan tenaga ahli, pusat data, pasokan energi, perangkat komputasi berkemampuan tinggi, serta sistem pengelolaan data yang memadai.
Negara yang tidak memiliki infrastruktur tersebut tetap akan kesulitan memanfaatkan teknologi secara mandiri. Mereka mungkin dapat mengunduh model AI, tetapi masih membutuhkan perusahaan atau negara lain untuk menyediakan server, pembaruan sistem, dukungan teknis, dan kapasitas komputasi.
Karena itu, pemerataan AI membutuhkan investasi yang lebih luas. Negara berkembang tidak hanya memerlukan akses terhadap model yang sudah jadi, tetapi juga pembiayaan penelitian, pengembangan talenta lokal, penguatan universitas, pembangunan infrastruktur digital, perlindungan data, dan keterlibatan dalam penyusunan aturan internasional.
Keadilan AI Ditentukan oleh Pelaksanaannya
Keberhasilan gagasan Xi mengenai tata kelola AI yang adil pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaannya. Program yang ditawarkan China harus memberikan ruang bagi negara penerima untuk menentukan kebutuhan, mengembangkan inovasi lokal, serta membangun kemampuan teknologinya sendiri.
Apabila pusat kerja sama hanya digunakan untuk menyalurkan produk AI China, hubungan yang terbentuk berisiko kembali menjadi pola antara pemasok dan pengguna. Negara berkembang memperoleh teknologi, tetapi tidak memiliki pengaruh besar terhadap cara teknologi tersebut dikembangkan dan diterapkan.
Tata kelola yang adil juga membutuhkan transparansi mengenai pendanaan, keanggotaan, pengambilan keputusan, perlindungan data, keamanan AI, serta pembagian manfaat ekonomi.
Peringatan Xi menunjukkan bahwa perlombaan AI bukan sekadar persaingan menghasilkan teknologi tercanggih. Perdebatan yang lebih besar adalah mengenai siapa yang akan menguasai teknologi, siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang menanggung risikonya, serta sejauh mana negara berkembang dapat ikut menentukan masa depan digital mereka.
Tanpa kerja sama yang setara dan pembangunan kapasitas lokal, AI berpotensi memperlebar jarak antara negara kaya dan negara berkembang. Sebaliknya, apabila akses, pengetahuan, infrastruktur, dan manfaat ekonominya dapat dibagikan secara lebih merata, kecerdasan buatan dapat menjadi sarana untuk mempercepat pembangunan, bukan menciptakan ketidakadilan global dalam bentuk baru.
